Kediri_Lombok Barat, Pemerintah Pusat melalui BPS Lombok Barat bersungguh-sungguh untuk melakukan penataan data menuju data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Senin, 19/9/22 BPS mengadakan satu Kegiatan yang sangat baik guna perbaikan data.Bertempat di ujung landasan kegiatan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Propinsi NTB Drs. Wahyudi, MM, Bupati Lombok Barat, BPS Lombok Barat beserta tim, Kepala Dinas Kominfo beserta Tim Data,  Kepala Bappeda, Kadis Sosial, Kadis Perkim, Kadis Dikbud, Sepuluh Camat, Perwakilan Pondok Pesantren, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

Pendataan Awal untuk Registrasi Sosial Ekonomi menggerakkan semua pihak, baik dari OPD Terkait, Camat, Kepala Desa sampai Kepala Dusun. Terdapat tenaga pendata sejumlah  1237 orang yang memback up atau sebagai tenaga pendata di wilayah Kabupaten Lombok Barat  dalam REGSOSEK, ungkap Drs. Wahyudi MM.

Dalam kesempatan yang sama Drs Wahyudi menyebutkan bahwa Kolaborasi sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan data valid, terkait bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. DTKS akan bersumber dari data ini. Jaga Komitmen, perkuat Kolaborasi. Kepala BPS Propinsi Drs Wahyudi MM, tutupnya.

Satu Data Indonesia merupakan impian semua pihak. Kegiatan hari ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kesepakatan dan data yang valid, baik pendataan yang terkait ekonomi maupun lainnya. Pendataan bidang ekonomi sangat dibutuhkan oleh PEMDA. Hasil pendataan yang dilakukan selama ini banyak menimbulkan protes sebagai  akibat dari data yg terusul ke pusat lalu disahkan berbeda ketika sampai ke daerah, ungkap H Fauzan Khalid saat membuka acara.

Data banyak menimbulkan masalah bahkan data menjadi sumber berbagai masalah di tingkat bawah. Akibat dari data yang tidak pas, maka seringkali Kepala Desa berkreasi dimana satu jenis bantuan untuk KPM bagi dua sehingga jadi problem selanjutnya karena menyalahi aturan. Ini salah satu akibat data yang kurang baik. Efek lain Pemda/ desa sulit tegas ketika membagi bantuan, akibat dari data banyak yang salah. " Data ini menjadi sumber dari semua masalah" ungkap Bupati dua periode H Fauzan Khalid.

Kompleknya persoalan data di masyarkat terlihat dalam jenis bantuan yang sudah disiapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ada bantuan dana yang disiapkan di dinas Kesehatan, yang jumlahnya cukup besar yaitu 6 (enam) Samapi 7 (tujuh) Milyar berupa Dana BPJS Kesehatan untuk Keluarga kurang mampu. Pencairan dana tersebut melalui Dinas Sosial dan dana tersebut selalu habis sebelum waktunya. Pengguna dana tersebut ditujukan untuk keluarga kurang mampu tetapi pemerintah desa selalu kesulitan ketika memilih dan/atau memilah warganya dalam memberikan SKTM. Lagi-lagi ini karena data base keluarga miskin tidak valid, Ulas H Fauzan Khalid.

Sangat menarik ketika seorang Bupati menyampaikan ulasan lengkap terkait berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari DATA, hal ini menunjukkan Bahwa Bupati dua periode ini sangat paham akan pentingnya DATA. Ucapan terimakasih untuk BPS Propinsi NTB  dan BPS Lombok Barat atas kesungguhannya dalam menilik data yang nantinya dapat menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada di masyarakat. "Saya berterimakasih kepada BPS Propinsi NTB dan BPS Lombok Barat atas kegiatan pendataan untuk masyarakat Lombok Barat, semoga data yang dihasilkan menjadi Solusi untuk semua masalah yang timbul terkait dengan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat" Tutup H Fauzan Khalid dalam pembukaan REGSOSEK 19/9/22.

Dalam kesempatan berbeda di acara yang sama Camat Kediri memberikan dukungan penuh atas program data yang akan dilaksanakan selama tiga bulan ke depan. "Kami dukung maksimal dan siap berkolaborasi untuk suksesnya pendataan awal registrasi sosial dan ekonomi" ungkap Camat Kediri.