Kediri_Lombok Barat, upaya percepatan penurunan angka stunting masuk menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Senin, 14/11/22 dilangsungkan  Pertemuan evaluasi dan koordinasi TPPS tingkat Kabupaten yang dikomandoi dinas P2KBP3A. Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh semua stake holder seperti Kepala Desa se_Kabupaten Lombok Barat, Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua Darma Wanita Kabupaten, Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah terkait, Konsultan Stunting dan Bapak Bupati H Fauzan Khalid.

Skema pertemuan yang berlokasi di Aula Bupati Lombok Barat didesain dengan penyampaian paparan dari sepuluh kecamatan tetapi terbatasnya waktu sehingga diwakili dua kecamatan yaitu Lembar dan Narmada.

Persoalan stunting merupakan persoalan multidimensi sehingga perlu langkah langkah atau strategi penangan secara terintegrasi. "Harus ada kolaborasi antar berbagai pihak dan hal penting yang harus dikerjasamakan adalah persoalan DATA" ungkap camat Lembar menirukan ucapan bapak Bupati Lombok Barat. Hal senada disampaikan oleh Camat Narmada " kita harus sinkronkan data sehingga yang kita tangani jelas" ungkapnya.

Kepala DP2KBP3A Ramdhan Hariyanto dalam laporannya menyebutkan mengajak semua pihak dan unsur terkait untuk bersama-sama menuntaskan stunting dan melakukan lokakarya mini disetiap kecamatan sebanyak 10(sepuluh) kali dalam setahun, hal tersebut dimaksudkan tidak lain hanya untuk bisa menemukan dan menghasilkan berkurangnya angka stunting di Masing-masing Kecamatan.

Berbagai persoalan terkait stunting dan strategi penyelesaian harus dipikirkan dan diimplementasikan disetiap institusi terkait. Posisi Lombok Barat pada bulan Agustus masih berada pada angka 18,98%, masih berada di atas target nasional yaitu  target 2024 di angka14%. Hal ini dipaparkan dengan rinci dan lugas ketika Fauzan Khalid memberikan sambutan.l "Kita Ingin memberi nilai plus ke pemerintah pusat, kalo bisa satu digit dibawah nasional, saya yakin itu bisa" ungkapnya.

Perlu dicatat bahwa stunting bukan soal kemiskinan semata melainkan tata kelola hidup sehat atau pola hidup sehat. Pola hidup sehat harus digerakkan dan di doktrin kepada setiap orang atau setiap lembaga/ organisasi. Hal ini diungkap oleh Fauzan Khalid ketika memberi sambutan. " kemiskinan bukan soal kemiskinan semata melainkan persoalan pola hidup sehat" paparnya.

Di kesempatan yang sama diungkap oleh Bapak Bupati bahwa Banyak hal yang bisa diperbuat untuk percepatan penurunan angka stunting, asal dilakukan secara bersama-sama. Setiap individu harus mengambil peran sesuai kemampuannya. Bisa saja dalam lingkungan sekolah guru melakukan pemantauan atau pembatasan terhadap pedagang yang berjualan di sekolah, atau melakukan intervensi terhadap pemberian makanan yang cukup protein kepada balita. " Kolaborasi dan lakukan intervensi makanan yang tinggi protein" adalah dua langkah bagus ungkapnya .

Menutup sambutannya Bupati Lombok Barat memberikan instruksi kepada seluruh camat agar melakukan rapat koordinasi minimal sekali dalam satu bulan dan minta bantuan ke Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk keperluan sosialisasi Pola Hidup Sehat dan cegah pernikahan bawah umur. Tak lupa pula diingatkan kepada OPD untuk membentuk desa binaan serta PAUD sebagai tempat Posyandu terintegrasi.

Pertemuan evaluasi dan koordinasi berlangsung sangat efektif dengan berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak. Samaan sebagai salah seorang Perwakilan Provinsi yang hadir, sangat berharap bahwa apa yang disarankan oleh Pak Bupati bisa terlaksana dengan baik karna kata kuncinya ada pada kolaborasi atau penanganan terintegrasi dan intervensi oleh berbagai pihak.

Persoalan daya dukung atau pendanaan dari proses kolaborasi memang menjadi faktor tersendiri. Informasi keterbatasan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah menjadi informasi penutup dari kepala BAPPEDA Lombok Barat.